Hubungan Ekonomi dan Politik Dalam Suatu Negara
Ekonomi dan politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat, bila mereka berdiri sendiri niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajarai tentang tata keuangan suatu negara. Sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari seluk beluk tentang tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan ataupun keadilan.
Hubungan antara ekonomi dan politik bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sejarahnya, perkembangannya dan lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang erat antara ekonomi dan politik. Hubungan tersebut antara lain :
1. Aspek sejarah
Para pemikir terdahulu menganggap bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang dari ilmu politik. Karena pada saat itu pokok atau inti urusan keuangan atau financial suatu negara dilihat dan diambil dari sumber penghasilan negara yang telah masuki ke ranah ilmu politik. Hal inilah yang menyebabkan ilmu ekonomi dianggap sebagai cabang dari ilmu politik.
2. Kolaborasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik
Seiring perkembangan zaman ilmu ekonomi yang dianggap merupakan cabang dari ilmu politik telah berdiri sendiri atau menjadi independent. Dimana ilmu ekonomi memiliki kajian tersendiri yaitu berupa, apa, bagaimana, dimana, dan bagaimana seorang masyarakat bisa mencari uang dan mengolah keuangannya. Namun meskipun independen ekonomi juga memiliki keterkaitan di beberapa titik ilmu politik, sehingga hal inilah yang menyebabkan para ahli memadukan antara ekonomi dan politik menjadi satu disiplin ilmu yang bernama ekonomi politik.
Studi ekonomi politik ini memfokuskan kajiannya pada fenomena-fenomena ekonomi secara keseluruhan atau universal, yang berjalan serta dikaji dan ditelaah menjadi lebih spesifik, yaitu melihat dan memahami interaksi yang terjadi diantara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor yang dimiliki oleh politik.
3. Pencapaian tujuan suatu negara
Semua negara tentunya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk perkembangan dan kemajuan negaranya. Dalam hal ini pemerintah melakukan beberapa trobosan seperti halnya membuat kebijakan-kebijakan serta suatu hukum yang melindungi masyarakat lemah dan menciptakan sebuah keadilan, hal ini dibahas dalam ilmu politik.
Selain hal tersebut untuk kesejahteraan dan kemakmuran butuh yang namanya pembangunan di berbagai aspek, seperti pembuatan lapangan kerja, pelatihan kerja, melangkapi fasilitas umum dan lainnya yang berhubungan dengan perwujudan pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi dalam suatu negara. Hal ini dibahas dalam ilmu ekonomi. Untuk itulah untuk mencapi suatu tujuan negara perlu adanya hubungan atau keterkaitan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik.
4. Kerjasama antar ahli (sarjana) di masing-masing bidang
Dalam hal ini antara sarjana ekonomi dan sarjana politik bisa saling bertukar ilmu atau bekerjasama dalam mencapi suatu tujuan tertentu. Pada saat ingin mengajukan kebijakan atau strategi ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi bisa bertanya pada sarjana politik tentang apakah hal yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan ekonomi. Selain itu juga saat mengajukan kebijakan yang bisa digunakan untuk memperbesar produksi nasional, sarjana ekonomi juga bisa bertanya pada sarjana politik tentang bagaimana cara menanggulangi hambatan politis yang akan mereka temui dalam mencapai tujuannya.
Contohnya adalah pembangunan lima tahunan di Indonesia yang memperhatikan aspek sosial dan politik yang berubah akibat pergeseran perekonomian Indonesia. Sebaliknya juga sarjana politik bisa bertanya pada sarjana ekonomi tentang syarat-syarat yang berhubungan dengan ekonomi dalam pemenuhan pencapaian tujuan politis tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan demokrasi.
5. Analisa pembangunan nasional.
Seiring berjalannya waktu ilmu ekonomi menjadi semakin berkembang, terjadi kemajuan di sana sini, terutama pada ekonomi internasional. Dengan pesatnya kemajuan ekonomi ini kehadiran dan kerjasama antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Kerjasama antara dua studi ini diperlukan untuk menganalisis apa saja yang mungkin terjadi saat pembangunan atau interaksi ekonomi secara internasional terjadi, sehingga mampu menyiapkan startegi dan siasat untuk menghadapi atau menatap semua hal yang mungkin akan terjadi pada saat itu.
6. Kondisi suatu negara
Kehadiran dan hubungan antara ilmu ekonomi dan politik terlihat jelas sesuai dengan keadaan atau kondisi suata negara tersebut. Contohnya saat runtuhnya masa orde baru di Indonesia, terjadilah krisi moneter yang menunjukkan bahwa politik sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara. Selain itu ada juga kejadian yang ada terjadi di Mesir atau Libya, perekonomian saat itu menurun dan mendapat masalah yang besar, negara mengalami kerugian besar-besaran di saat kondisi politik negara itu kacau.
Di Amerika pun juga bisa kita lihat hubungan antara politik dan ekonomi yang sangat kuat, meskipuun di negara tersebut menerapkan free figt, tetapi perekonomiannya tetap kuat dan mememiliki pengaruh besar dalam pemilihan umum.
Ulasan di atas merupakan fakta yang menunjukkan bahwa memang ekonomi dan politik memliki hubungan yang sangat erat, bahkan ketika salah satu dari mereka hilang atau tidak berjalan maka negara akan mengalami dan mendapatkan suatu masalah yang besar. Jadi pada intinya ekonomi dan politik memiliki keterkaitan satu sama lain.
Perkembangan Ekonomi dan Politik Pada Awal Kemerdekaan Indonesia Sampai Tahun 1950
A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Sampai Tahun 1950
Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Ekonomi
Keadaan ekonomi awal kemerdekaan: 1) keadaan Ekonomi Memburuk 2) Inflasi tinggi diakibatkan peredaran uang jepang tidak terkendali. 4) Indonesia belum memiliki Uang yang sah. 5) Blokade ekonomi oleh Belanda dengan tujuan a. Mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia. b. Mencegah penjualan hasil kebun Belanda. c. Melindungi Indonesia dari bangsa lain selain Belanda
Cara Pemerintah Mengatasi Kesulitan Moneter
Cara pemerintah mengatasi kesulitan Moneter: 1) Melakukan pinjaman Nasional 2) Oktober 1946 mengeluarkan Uang kertas yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). 3) membentuk Bank Negara Indonesia 1 November 1946, sebelumnya terbentuk Bank Repoblik Indonesia (Shomin Ginko), Tugas Bank Negara mengatur nilai tukar ORI terhadap Valuta asing
Cara Menembus Blokade Ekonomi: 1) Usaha Politis dengan India yang aktif membantu Indonesia di forum Internasional, Indonesia Mengirim 500.000 ton beras dan dijanjikan bahan pakaian oleh India. 2) Usaha ekonomis melakukan perdagangan langsung dengan pihak luar negeri: a) BTC (Banking and Trading Corporation) swasta melakukan hubungan dengan pengusaha swasta Amerika Serikat Isbrantsen Inc, namun diketahui Belanda dan kapal Marti Behrman yang mengangkut barang Indonesia disita muatannya. b) membentuk perwakilan Indonesia yaitu Indonesia Office (Indoff) di Singapura memperjuangkan politik luar negeri sekaligus mengusahakan penembusan Blokade Ekonomi oleh Belanda. c) membentuk Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) untuk membeli perlengkapan angkatan perang dan usaha memasukannya ke Indonesia.
Cara Pemerintah Mengatasi Masalah Ekonomi
Mengatasi masalah Ekonomi: 1) konferensi ekonomi di Solo 6 Mei 1946: a) Hatta merekomendasikan rehabilitasi pabrik-pabrik gula yang merupakan bahan ekspor penting. b) Perusahaan pengahasil barang ekspor harus dikuasai negara. 2) Pembentukan Badan Perancang Ekonomi (Planning Board) 19 Januari 1947 inisiatif Mentri Kemakmuran Dr. A.K. Gani, tugasnya mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) dan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara), Mentri Gani menyampaikan rencana 10 tahun: 1) semua bangunan umum, perkebunan dan industri yang ada sebelum perang menjadi milik negara terlaksana 1957. 2) Bangunan penting milik asing di nasionalisasikan dengan ganti rugi. 3) perusahaan milik jepang disita sebagai ganti rugi terhadap RI. 4) Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak stelah diadakan perjanjian Repoblik Indonesia dan Belanda. untuk membiayai pembangunan 10 tahun dari penanaman modal asing dan pinjaman dalam dan luar negeri, namun tidak terealisasikan. 3) Plan Kasimo, diperkenalkan oleh mentri ekonomi I.J. Kasimo yang merupakan usaha swasembada pangan dengan pelaksanaan yang praktis dan juga dilakukan Transmigrasi.
Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Birokrasi
Birokrasi berasal dari kata bureau berarti kantor dan carcy yang berarti pemerintahan jadi birokrasi adalah organisasi pemerintahan melalui Kantor-kantor diantaranya: 1) membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi yang dipimpin gubernur, yaitu: 1. Sumatra (Teuku Muhammad Hasan) 2. Jawa Barat (Sutarjo Kartohadikusumo) 3. Jawa Tengah (R. Panji Suroso) 4. Jawa Timur (R.M. Suryo) 5. Sunda Kecil/Nusa Tengara (Mr. I Gusti Ketut Puja) 6. Maluku (Mr. J. Latuharhary) 7. Sulawesi (Dr. G.S.S.J. Ratulangi)8. Kalimantan (Ir. Pangeran MuhammadNoor).
2) Membentuk Komite Nasional, atas masukan Sultan Syahrir ketua BP-KNIP 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat Politk ditandantangani Wapres isinya: 1) Dibentuk Partai Politk, diantaranya Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), PBI(Partai Buruh Nasional), Partai Katholik, Partai Kristen, Partai Rakyat Sosialis. 2) Partai Politik harus tersusun sebelum pemilihan Badan Perwakilan Rakyat Januari 1946. Hasil kerja BP-KNIP: 1) Kedudukan Komite Nasional. 2) Pembentukan Partai Politik. 3) Bekerja sama dengan Pemerintah mengenai politik dalam dan luar negeri. 4) Usul perubahan pemerintahan lama: a. Pertanggung jawaban kementrian. b. Susunan Kementrian Baru. 5) KNIP menjalankan tugas sebagai MPR dan sistem pemerintahn berubah dari Presidensial menjadi Parlementer. 3) Membentuk Departemen dan Para Menteri, 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Ahmad Subardjo hasilnya: 1) Menteri Dalam Negeri (R.A.A. Wiranata Kusumah), 2) Menteri Luar Negeri (Mr. Ahmad Suebardjo), 3) Menteri Keuangan (Mr. A.A. Maramis), 4) Menteri Kehakiman (Prof. Mr. Dr. Supomo), 5) Menteri Kemakmuran (Ir. Surahman T. Adisujo), 6) Menteri Keamanan Rakyat (Supriyadi), 7) Menteri Kesehatan (Dr. Buntaran Martoadmodjo), 8) Menteri Pengajaran (Ki. Hanjar Dewantara), 9) Menteri Penerangan (Mr. Amir Syarifuddin), 10) Menteri Sosial (Mr. Iwa Kusuma Sumatri), 11) Menteri Pekerjaan Umum (Abikusno Cokrosujoso), 12) Menteri Perhubungan (Abikusno Cokrosujoso), 13) Menteri Negara (Wachid Hasyim), 14) Menteri Negara (Dr. M. Amir), 15) Menteri Negara (Mr. R. M. Sartono), 16) Menteri Negara (R. Otto Iskandardinata)
Hubungan Pusat dan Daerah
Hubungan Pusat dan Daerah yaitu untuk meningkatkan kehidupan rakyat yang sejahtara, adil dan makmur dengan struktur pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah yang diketua Gubernur dan dibantu oleh Bupati yang berkuasa atas pemerintahan kabupaten dibantu oleh Camat dan Desa
Kebijakan Pemeruntah Pada Bidang Militer
Kebijakan Pemerintah di Bidang Militer, 1) 5 Oktober 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat dengan Pemimpin Supriyadi, 2) 18 Desember 1945, Sudirman diangkat sebagai panglima besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berpangkat Jendral, 3) Januari 1946 TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), 4) Juni 1947 TRI menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia)
B. Perkembangan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 1950
1. Keragaman Ideologi dan Politik: 1) Ideologi Partai Nasionalis yaitu berdasarkan faktor kemanusiaan yang mengutamakan kesatuan bangsa sesuai dengan uud 1945 dan Pancasila, 2) Ideologi Partai Bersifat Agama yang mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada sebuah Agama, 3) Ideologi Partai Bersifat Sosialisme-Komunisme bersifat Radikal dengan tujuan Internasionalisme yang menjunjung doktrin komunisme tunduk terhadap perintah Moskow sebagai pusat Komunisme Dunia.
2. Pengaruh perbedaan pandangan politik: 1) Pertiakaian Antar Partai Politk 2) terbentuknya partai Oposisi penentang pihak penguasa, kedua hal ini menyebabkan sering terjadi pergantian Kabinet dalam Pemerintahan sehingga setiap rencana yang telah dibuat tidak dapat dijalankan sepenuhnya.
3. Kabinet yang Berkuasa antara Tahun 1945-1950:
· Kabinet Syahrir (Kabinet pertama), Diketuai oleh Sutan Syahrir (Sosialis) menjadikan sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial ke Parlementer, program kabinet Syahrir: 1) Kesejahteraan Rakyat, 2) Mengatasi Konflik Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perundingan Linggarjati 10 November 1946 namun salah satu hasil perundingan yaitu “Indonesia diakui secara de-facto dibawah pimpinan Ratu Belanda” ditentang oleh banyak pihak dan menandakan berakhirnya kabinet Syahrir
· Kabinet Amir Syarifuddin (Sosialis), mengusahakan Kesejahteraan Rakyat dan menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perjanjian Renville 8 Desember 1947 yang ditentang banyak pihak karena isi perjanjian menguntungkan pihak belanda, berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin dengan diserahkannya mandat kepada Presiden 23 Januari 1948
· kabinet Hatta, program kerja hampir sama dengan kabinet sebelumnya, pada masa kabinet Hatta terjadi penyerahan Kedaulatan RI melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) dibelanda 27 Desember 1949 dan Belanda mengakui Indonesia sebagai Negara yang berdaulat.
http://sejarahnusa.blogspot.co.id/2016/10/perkembangan-ekonomi-dan-politik-pada.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar